Reformasi dan Evaluasi Koperasi di Indonesian

Reformasi Koperasi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional

Menkop rapat dengan Kadin

Ekonomi kerakyatan merupakan energi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu tercermin dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan Nawa Cita. Pada butir ke-7 Nawa Cita dinyatakan upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Terkait hal tersebut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, untuk mencapai penguatan ekonomi kerakyatan, Kementerian Koperasi dan UKM mengimplementasikan program Reformasi Total Koperasi. Upaya ini dilaksanakan untuk melahirkan koperasi yang sehat dan berkualitas, yang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
“Bergeraknya ekonomi kerakyatan pada akhirnya akan bermuara pada pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegas Puspayoga, Rabu (3/2) lalu. Ada tiga strategi Reformasi Total Koperasi, yakni rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan. “Ketiga strategi tersebut dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan,” jelasnya. Rehabilitasi menekankan pada pembaruan organisasi koperasi melalui pendataan kembali jumlah koperasi serta pembekuan dan pembubaran koperasi. Reorientasi menekankan pada peningkatan kualitas koperasi sekaligus membangun koperasi berbasis teknologi informasi (TI). Sedangkan, pengembangan menekankan pada kajian regulasi yang dianggap menghambat berkembangnya koperasi, di samping memperkuat akses pembiayaan. Untuk mewujudkan hal itu, Kementerian menambah satu deputi dalam struktur organisasi kementerian, yakni Deputi Pengawasan. Tugas deputi baru ini memonitor dan mengevaluasi koperasi terkait kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, penilaian kesehatan, dan penerapan sanksi.

9 Program Terobosan

Reformasi Total Koperasi, dijabarkan melalui sembilan program terobosan. Pertama, pembuatan Nomor Induk Koperasi (NIK) secara online. Kementerian Koperasi dan UKM menyusun database koperasi di seluruh Indonesia. Data yang akurat penting untuk menentukan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Jumlah koperasi pada akhir Desember 2014 sebanyak 209.488 unit. Berdasarkan pendataan, koperasi yang aktif sebanyak 147.249 unit. Dari jumlah koperasi aktif itu, sebanyak 80.008 unit (54,34%) aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Bagi koperasi aktif yang melaksanakan RAT selanjutnya diberi Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Mereka juga diprioritaskan sebagai target pelaksanaan program-program Kementerian, seperti peningkatan daya saing dan penguatan kelembagaan koperasi, sesuai dengan kapasitas koperasi yang bersangkutan. Sedangkan, bagi koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT, tetap mendapatkan NIK, namun akan didorong untuk melaksanakan RAT secepatnya. Bagi koperasi yang tidak aktif, yang jumlahnya mencapai 62.239 unit, dibekukan, dan selanjutnya akan dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Hal ini diatur dalam Perpres 98/2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, dan ditindaklanjuti oleh Permendagri 83/2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK.
Sampai saat ini telah terbit 181 peraturan bupati dan wali kota, atau 33% dari jumlah kabupaten dan kota yang ada. Jumlah IUMK yang sudah mendapatkan legalitas dari camat sebanyak 134.239 UMK. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat menyampaikan IUMK yang diperolehnya ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk mendapatkan kartu izin usaha yang dapat digunakan untuk mengakses pembiayaan. Ketiga, mendorong KUD dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Program ini bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Tahun 2015, ada 274 KUD dari 2.485 distributor yang menyalurkan pupuk bersubsidi.
Kementerian Koperasi dan UKM telah mengusulkan tambahan 170 KUD untuk distributor, dan 1.196 koperasi sebagai pengecer. Secara bertahap, peran KUD sebagai distributor pupuk bersubsidi akan ditingkatkan hingga 50%. Keempat, pembebasan biaya akta notaris, untuk memudahkan koperasi melengkapi legalitas usahanya. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 5.000 koperasi memperoleh akta secara gratis. Anggaran yang disiapkan Kementerian sebesar Rp 2,5 juta per akta pendirian. Untuk itu, Kementerian telah melakukan sosialisasi kepada notaris, Dinas Koperasi dan UKM, serta kelompok usaha. Sejauh ini, 179 koperasi memanfaatkan fasilitas ini. Kelima, pemberian hak cipta untuk produk UKM. Hal ini untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat hak cipta, sekaligus mendorong produktivitas usaha dan melindungi kreativitas hasil karya UMKM. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM memberi fasilitas kemudahan mendapatkan hak cipta bagi UKM. Pendaftaran hak cipta, dilakukan secara online melalui e-HakCipta di Kementerian Koperasi dan UKM. Syaratnya sederhana, cukup KTP dan NPWP, serta karya harus orisinal. Prosesnya sangat cepat, hanya satu jam dan tanpa dipungut biaya. Hingga saat ini sudah sekitar 2.700 pelaku UKM mendapatkan sertifikat hak cipta. Keenam, pembangunan Galeri Indonesia Wow, sebagai bagian dari Gerakan Indonesia WOW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahan. Galeri Indonesia WOW diharapkan menjadi rebranding UKM dengan menawarkan berbagai fasilitas bagi wirausaha baru, insan kreatif, dan pelaku koperasi dan UKM yang ingin naik kelas.
Ketujuh, pengembangan wirausaha baru, berupa penciptaan 50.000 wirausaha per tahun sebagai bagian dari target penambahan 1 juta wirausaha secara nasional dalam kurun waktu 2015-2019.
Kedelapan, mendorong penyaluran dana bergulir Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, melalui penurunan suku bunga kredit menjadi 5% dari sebelumnya 6%, atau 0,2% per bulan, untuk sektor riil (bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan). Selain itu, untuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, juga turun dari semula 9% menjadi 8% per tahun, atau 0,37% per bulan. Pada 2015, LPDB menyiapkan dana Rp 2,35 triliun yang disalurkan kepada 174.000 UMKM melalui 940 mitra. Dana tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,1 triliun. Total dana yang telah disalurkan LPDB mencapai Rp 6 triliun. Kesembilan, menyalurkan kembali Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai Agustus 2015, dengan suku bunga 12% per tahun, dari sebelumnya 22%. Plafon kredit maksimal bagi kredit usaha mikro sebesar Rp 25 juta tanpa agunan. Kredit mikro dikonsentrasikan pada usaha di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kecil dan sektor lainnya.
Selain KUR Mikro, juga disalurkan KUR Ritel dengan plafon Rp 25 juta - Rp 500 juta, dan KUR TKI. Realisasi KUR sampai dengan 31 Desember 2015, atau selama 4 bulan, sebesar Rp 21,4 triliun atau 71,33% dari plafon Rp 30 triliun. Tahun 2016, pemerintah mengalokasikan KUR sebesar Rp 100 triliun dengan bunga 9%.  Selain perbankan nasional, juga sedang dikaji penyaluran KUR melalui koperasi.

(sumber:http://sp.beritasatu.com/berita-kemenkop/reformasi-koperasi-menuju-kemandirian-ekonomi-nasional/109261)

Evaluasi Keberhasilan Koperasi Dilihat Dari Sisi Anggota, Perusahaan dan Pembangunan Koperasi Di Negara Berkembang

EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI ANGGOTA

1.            EFEK-EFEK EKONOMIS KOPERASI

Salah satu hubungan penting yang harus dilakukan koperasi adalah dengan para anggotanya, yang kedudukannya sebagi pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Motivasi ekonomi anggota sebagi pemilik akan mempersoalkan dana (simpanan-simpanan) yang telah di serahkannya, apakah menguntungkan atau tidak. Sedangkan anggota sebagai pengguna akan mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan barang-jasa, menguntungkan tidaknya pelayanan koperasi dibandingkan penjual /pembeli di luar koperasi.

Pada dasarnya setiap anggota akan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan perusahaan koperasi :

1. Jika kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhannya

2. Jika pelayanan itu di tawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan di banding yang di perolehnya dari pihak-pihak lain di luar koperasi.

A.    Berhasilnya suatu koperasi jika dilihat dari sisi anggota, antara lain yaitu dengan partisipasi anggota tersebut di dalam koperasi, partisipasi anggota dapat dipandang dari beberapa hal antara lain :

Partisipasi dipandang dari sifatnya Jika dipandang dari segi sifatnya, partisipasi dapat berupa, partisipasi yang dipaksakan (forced) dan partisipasi sukarela (foluntary). Jika tidak dipaksa oleh situasi dan kondisi, partisipasi yang dipaksakan (forced) tidak sesuai dengan prinsip koperasi keanggotaan terbuka dan sukarela serta manajemen demokratis. Partisipasi yang sesuai pada koperasi adalah partisipasi yang bersifat sukarela (foluntary).

B.     Partisipasi dipandang dari bentuknya Dipandang dari sifat keformalannya, partisipasi dapat bersifat formal (formal participation) dan dapat pula bersifat informal (informal participation). Pada koperasi kedua bentuk partisipasi ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama.

C.     Partisipasi dipandang dari pelaksanaannya Dipandang dari segi pelaksanaannya, partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pada koperasi partisipasi langsung dan tidak langsung dapat dilaksanakan secara bersama-sama tergantung pada situasi dan kondisi serta aturan yang berlaku. Partisipasi langsung dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas koperasi (membeli atau menjual kepada koperasi), memberikan saran-saran atau informasi dalam rapat-rapat, memberikan kontribusi modal, memilih pengurus, dan lain-lain.

Partisipasi tidak langsung terjadi apabila jumlah anggota terlampau banyak, anggota tersebar di wilayah kerja koperasi yang terintegrasi, sehingga diperlukan perwakilan-perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya.

D.    Partisipasi dipandang dari segi kepentingannya Dipandang dari segi kepentingannya partisipasi dalam koperasi dapat berupa partisipasi kontributis (contributif participation) dan partisipasi intensif (incentif participation). Kedua jenis partisipasi ini timbul sebagai akibat dari peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.

2.      EFEK HARGA DAN EFEK BIAYA

Partisipasi anggota menentukan keberhasilan koperasi. Sedangkan tingkat partisipasi anggota di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi secara utilitarian maupun normatif.

Motivasi utilitarian sejalan dengan kemanfaatan ekonomis. Kemanfaatan ekonomis yang di maksud adalah insentif berupa pelayanan barang-jasa oleh perusahaan koperasi yang efisien, atau adanya pengurangan biaya dan atau di perolehnya harga menguntungkan serta penerimaan bagian dari keuntungan (SHU) baik secara tunai maupun dalam bentuk barang.

Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi yang begitu dominan, maka setiap harga yang ditetapkan koperasi harus di bedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non anggota. Perbedaan ini mengharuskan daya analisis yang lebih tajam dalam melihat peranan koperasi dalam pasar yang bersaing.

2.            ANALISIS HUBUNGAN EFEK EKONOMIS DENGAN KEBERHASILAN KOPERASI

Dalam badan usaha koperasi, laba (profit) bukanlah satu-satunya yang di kejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan (benefit oriented). Di tinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang di terima oleh anggota. Keberhasilan koperasi di tentukan oleh salah satu faktornya adalah partisipasi anggota dan partispasi anggota sangat berhubungan erat dengan efek ekonomis koperasi yaitu manfaat yang di dapat oleh anggota tsb.

3.            PENYAJIAN DAN ANALISIS NERACA PELAYANAN

Di sebabkan oleh perubahan kebutuhan dari para anggota dan perubahan lingkungan koperasi, terutama tantangantantangan kompetitif, pelayanan koperasi terhadap anggota harus secara kontinu di sesuaikan. Ada dua faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

1. Adanya tekanan persaingan dari organisasi lain (terutama organisasi non koperasi).

2. Perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Perubahan kebutuhan ini akan menentukan pola kebutuhan anggota dalam mengkonsumsi produk-produk yang di tawarkan oleh koperasi.

Bila koperasi mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota yang lebih besar dari pada pesaingnya, maka tingkat partisipasi anggota terhadap koperasinya akan meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan, koperasi memerlukan informasi-informasi yang dating terutama dari anggota koperasi

EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI PERUSAHAAN

A.    Efisiensi Perusahaan Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang di landasi dengan kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak boleh terlepas dari ukuran efisiensi bagi usahanya, meskipun tujuan utamanya melayani anggota.

• Ukuran kemanfaatan ekonomis adalah adalah manfaat ekonomi dan pengukurannya dihubungkan dengan teori efisiensi, efektivitas serta waktu terjadinya transaksi atau diperolehnya manfaat ekonomi.

• Efesiensi adalah: penghematan input yang di ukur dengan cara membandingkan input anggaran atau seharusnya (Ia) dengan input realisasi atau sesungguhnya (Is), jika Is < Ia di sebut (Efisien). Efesiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal. Di hubungkan dengan waktu terjadinya transaksi/di perolehnya manfaat ekonomi oleh anggota dapat di bagi menjadi dua jenis manfaat ekonomi yaitu :

1.                Manfaat ekonomi langsung (MEL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung di peroleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya

2.                Manfaat ekonomi tidak langsung (METL). adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi di peroleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan/pertanggungjawaban pengurus & pengawas, yakni penerimaan SHU anggota.

• Manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang di terima anggota dapat di hitung dengan cara sebagai berikut: TME = MEL + METL MEN = (MEL + METL) – BA

• Bagi suatu badan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha (multipurpose), maka besarnya manfaat ekonomi langsung dapat di hitung dengan cara sebagai berikut : MEL = EfP + EfPK + Evs + EvP + EvPU METL = SHUa Efisiensi Perusahaan / Badan Usaha Koperasi:

1. Tingkat efisiensi biaya pelayanan BU ke anggota (TEBP) = Realisasi Biaya pelayanan Anggaran biaya pelayanan = Jika TEBP < 1 berarti efisien biaya pelayanan BU ke anggota

2. Tingkat efisiensi biaya usaha ke bukan anggota (TEBU) = Realisasi biaya usaha Anggaran biaya usaha Jika TEBU < 1 berarti efisien biaya usaha

2. Efektivitas Koperasi Efektivitas adalah pencapaian target output yang di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (Oa), dengan output realisasi atau sungguhnya (Os), jika Os > Oa di sebut efektif.
Rumus perhitungan Efektivitas koperasi (EvK) : EvK = Realisasi SHUk + Realisasi MEL
Anggaran SHUk + Anggaran MEL = Jika EvK >1, berarti efektif

C. Produktivitas Koperasi

Produktivitas adalah pencapaian target output (O) atas input yang digunakan (I), jika (O>1) disebut produktif. Rumus perhitungan produktivitas perusahaan koperasi : PPK = S H U X 100%
Modal koperasi
= Rp. 102,586,680 X 100%
Rp. 118,432,448
= Rp. 86.62 Dari hasil ini dimana PPK > 1 maka koperasi ini adalah produktif.

RENTABILITAS KOPERASI

Untuk mengukur tingkat rentabilitas koperasi KSU SIDI maka digunakan rumus perhitungan sebagai berukut:
Rentabilitas = S H U X 100%
AKTIVA USAHA
= Rp. 102,586,680 X 100%
Rp. 518,428,769
Rp. 19.79 %
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa setiap Rp.100,- aktiva usaha mampu menghasilkan sisa hasil usaha sebesar Rp.19.79,-. Hal ini berarti koperasi KSU SIDI Sanur mampu mengembangkan usahanya dengan baik kea rah yang meningkat.

D. Analisis Laporan Koperasi
             
 Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Laporan Keuangan Koperasi berisi
(1) Neraca,
(2) perhitungan hasil usaha (income statement),
(3) Laporan arus kas (cash flow),
(4) catatan atas laporan keuangan
(5) Laporan perubahan kekayaan bersih sbg laporan keuangan tambahan.

Perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang di terima oleh anggota dan bukan anggota.

Laporan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva bersih yang riil dan bilamana perlu melakukan penilaian kembali. Dalam hal operasi mempunyai perusahaan dan unit-unit usaha yang berada di bawah satu pengelolaan, maka di susun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan.

Pembangunan Koperasi di Negara Berkembang

Pembangunan Koperasi di Indonesia

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting da lam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

Kendala yang dihadapi masyarakat :

1. Perbedaan pendapat masayarakat mengenai Koperasi

2. Cara mengatasi perbedaan pendapat tersebut dengan menciptakan 3 kondisi yaitu :

a. Koqnisi

b. Apeksi

c. Psikomotor

3. Masa Implementasi UU No.12 Tahun 1967
Tahapan membangun Koperasi :

A. Ofisialisasi

Mendukung perintisan pembentukan Organisasi Koperasi.

Tujuan utama selama tahap ini adalah merintis pembentukan koperasi dari perusahaan koperasi, menurut ukuran, struktur dan kemampuan manajemennya,cukup mampu melayani kepentingan para anggotanya secara efisien dengan menawarkan barang dan jasa yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya dengan harapan agar dalam jangka panjang mampu dipenuhi sendiri oleh organisasi koperasi yang otonom.

Terdapat 2 jenis kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengkoperasian, yaitu :

1.                                    Kebijakan dan program pendukung yang diarahkan pada perintisan dan pembentukan organisasi koperasi, kebijakan dan program ini dapat dibedakan pula, atas kebijakan dan program khusus misalnya untuk :

·         Membangkitkan motivasi, mendidik dan melatih para anggota dan para anggota pengurus kelompok koperasi.

·         Membentuk perusahaan koperasi ( termasuk latihan bagi para manager dan karyawan)

·         Menciptakan struktur organisasi koperasi primer yang memadai ( termasuk sistem kontribusi dan insentif, serta pengaturan distribusi potensi yang tersedia) dan,

·         Membangun sistem keterpaduan antar lembaga koperasi sekunder dan tersier yang memadai.

2.      Kebijakan dan program diarahkan untuk mendukung perekonomian para anggota, masing-masing, dan yang dilaksanakan melalui koperasi terutama perusahaan koperasi yang berperan seperti organisasi-organisasi pembangunan lainnya.

B. De-ofisialisasi

Melepaskan koperasi dari ketergantungannya pada sponsor dan pengawasan teknis, Manajemen dan keuangan secara langsung dari organisasi yang dikendalikan oleh Negara.

Tujuan utama dari tahap ini adalah mendukung perkembangan sendiri koperasi ketingkat kemandirian dan otonomi artinya, bantuan, bimbingan dan pengawasan atau pengendalian langsung harus dikurangi.

Kelemahan-kelemahan dalam penerapan kebijakan dan program yang mensponsori pengembangan koperasi :

1)      Untuk membangkitkan motivasi para petani agar menjadi anggota koperasi desa, ditumbuhkan harapan-harapan yang tidak realistis pada kerjasama dalam koperasi bagi para anggota dan diberikan janji-janji mengenai perlakuan istimewa melalui pemberian bantuan pemerintah.

2)      Selama proses pembentukan koperasi persyaratan dan kriteria yang yang mendasari pembentukan kelompok-kelompok koperasi yang kuatdan, efisien, dan perusahaan koperasi yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara otonom, tidak mendapat pertimbangan yang cukup.

3)      Karena alas an-alasan administrative, kegiatan pemerintah seringkali dipusatkan pada pembentukan perusahaan koperasi, dan mengabaikan penyuluhan, pendidikan dan latihan para naggota, anggota pengurus dan manajer yang dinamis, dan terutama mengabaikan pula strategi-strategi yang mendukung perkembangan sendiri atas dasar keikutsertaan anggota koperasi.

4)      Koperasi telah dibebani dengan tugas-tugas untuk menyediakan berbagai jenis jasa bagi para anggotanya (misalnya kredit), sekalipun langkah-langkah yang diperlukan dan bersifat melengkapi belum dilakukan oleh badan pemerintah yang bersangkutan (misalnya penyuluhan)

5)      Koperasi telah diserahi tugas, atau ditugaskan untuk menangani program pemerintah, walaupun perusahaan koperasi tersebut belum memiliki kemampuan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan program itu

6)      Tujuan dan kegiatan perusahaan koperasi (yang secara administratif dipengaruhi oleh instansi dan pegawai pemerintah) tidak cukup mempertimbangkan, atau bahkan bertentangan dengan, kepentingan dan kebutuhan subyektif yang mendesak, dan tujuan-tujuan yang berorientasi pada pembangunan para individu dan kelompok anggota.

C. Otonomisasi

Setelah berhasil mencapai tingkat swadaya dan otonom, koperasi-koperasi yang sebelumnya disponsori oleh Negara dan mengembangkan dirinya sebagai organisasi swadaya koperasi bekerja sama dan didukung oleh lembaga-lembaga koperasi sekunder dan tersier.

3.                Misi UU No.25 Tahun 1992

merupakan gerakan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD1945.Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Tahapan Pembangunan Koperasi di Negara Berkembang menurut

A.    Hanel, 1989

Tahap I            : Pemerintah mendukung perintisan pembentukan organisasi koperasi.

Tahap II          : Melepaskan ketergantungan kepada sponsor dan pengawasan teknis, manajemen   dan keuangan secara langsung dari pemerintah dan atau organisasi yang dikendalikan oleh pemerintah.

Tahap III         : Perkembangan koperasi sebagai organisasi koperasi yang mandiri.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan koperasi di negara berkembang adalah sebagai berikut :

a)      Sering koperasi hanya dianggap sebagai organisasi swadaya yang otonom partisipatif dan demokratis dari rakyat kecil (kelas bawah) seperti petani, pengrajin, pedagang dan pekerja/buruh

b)      Disamping itu ada berbagai pendapat yang berbeda dan diskusi-diskusi yang controversial mengenai keberhasilan dan kegagalan seta dampak koperasi terhadapa proses pembangunan ekonomi social di negara-negara dunia ketiga (sedang berkembang) merupakan alas an yang mendesak untuk mengadakan perbaikan tatacara evaluasi atas organisasi-organisasi swadaya koperasi.

c)      Kriteria ( tolok ukur) yang dipergunakan untuk mengevaluasi koperasi seperti perkembangan anggota, dan hasil penjualan koperasi kepada anggota, pangsa pasar penjualan koperasi, modal penyertaan para anggota, cadangan SHU, rabat dan sebagainya, telah dan masih sering digunakan sebagai indikator mengenai efisiensi koperasi.

A.    Permasalahan dalam Pembangunan Koperasi

Koperasi bukan kumpulan modal, dengan demikian tujuan pokoknya harus benar-benar mengabdi untuk kepentingan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok yaitu masalah internal dan eksternal koperasi.

* Masalah internal koperasi antara lain: kurangnya pemahaman anggota akan manfaat koperasi dan pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota. Harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang benar.

* Masalah eksternal koperasi antara lain iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk perjuangan koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.

B.Kunci Pembangunan Koperasi

Dekan Fakultas Administrasi Bisnis universitas Nebraska Gaay Schwediman, berpendapat bahwa untuk kemajuan koperasi maka manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

* semua anggota diperlakukan secara adil,

* didukung administrasi yang canggih,

* koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat,

* pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak,

* petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif dengan menjemput bola bukan hanya menunggu pembeli,

* kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk kepentingan koperasi,

* manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis,

* memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya,

* perhatian manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang dengan masalah internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas,

* keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang,

* selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan,

* pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan.

(sumber:http://ririnpurwati23.blogspot.co.id/2013/11/evaluasi-keberhasilan-koperasi-dilihat.html)